Pemerintah jual obligasi 15 triliun rupiah

4:50 PM | February 2, 2016 Obligasi No Comments

Hasil Lelang Surat Utang Negara Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Februari 2016

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Utang Negara pada tanggal 2 Februari 2016 untuk seri SPN03160503 (new issuance), SPN12170203 (new issuance), FR0053 (reopening), FR0056 (reopening) dan FR0073 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp34.639.500.000.000,00 (tiga puluh empat triliun enam ratus tiga puluh sembilan lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Surat Utang Negara
SPN03160503 SPN12170203 FR0053 FR0056 FR0073
Jumlah penawaran yang masuk Rp3,823 triliun Rp5,1765 triliun Rp8,927 triliun Rp8,899 triliun Rp7,814 triliun
Yield tertinggi yang masuk 6,25000% 7,30000% 8,40000% 8,40000% 9,66000%
Yield terendah yang masuk 5,50000% 6,50000% 7,93000% 8,02000% 8,37000%

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang sebagai berikut:

Keterangan Surat Utang Negara
SPN03160503 SPN12170203 FR0053 FR0056 FR0073
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,58925% 6,81600% 7,97286% 8,07759% 8,41984%
Yield tertinggi dimenangkan 5,65000% 6,90000% 8,01000% 8,11000% 8,47000%
Tingkat Kupon Diskonto Diskonto 8,25000% 8,37500% 8,75000%
Tanggal jatuh tempo 3 Mei 2016 3 Februari 2017 15 Juli 2021 15 September 2026 15 Mei 2031
Jumlah nominal dimenangkan: Rp1,000 triliun Rp2,000 triliun Rp2,950 triliun Rp3,300 triliun Rp5,750 triliun
– Nominal kompetitif yang dimenangkan Rp1,000 triliun Rp1,000 triliun Rp1,810 triliun Rp2,470 triliun Rp5,360 triliun
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan Rp1,000 triliun Rp1,140 triliun Rp0,830 triliun Rp0,390 triliun
Bid-to-cover-ratio 3,82 2,59 3,03 2,70 1,36
Tanggal setelmen/

penerbitan

4 Februari 2016

Total nominal yang dimenangkan dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah). Keterangan lelang ini juga dapat dilihat di www.djppr.kemenkeu.go.id.